Pada umur 11 Tahun, KH. Syam’un melanjutkan studi ke Mekkah (1905-1910) dan berguru di Masjid Al-Haram tempat ahli-ahli ke-Islaman terbaik di dunia berkumpul membagi ilmu. Pendidikan akademinya dilalui di Al-Azhar University Cairo Mesir (1910-1915).
KH. Syam’un pernah bergabung dengan Pembela Tanah Air (PETA), sebuah gerakan pemuda bentukan Jepang. Dalam PETA, jabatan KH. Syam’un adalah Dai Dan Tyo yang membawahi seluruh Dai Dan I PETA wilayah Serang.
Selama menjadi Dai Dan Tyo KH. Syam’un sering mengajak anak buahnya untuk memberontak dan mengambil alih kekuasaan Jepang. Keterlibatan KH. Syam’un dalam dunia militer mengantarkannya menjadi pimpinan Brigade I Tirtayasa Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), yang kemudian berganti menjadi TNI Divisi Siliwangi.
Karier KH. Syam’un diketentaraan terbilang gemilang hingga diangkat menjadi Bupati Serang periode 1945-1949. Pada awal Kemerdekaan, KH.Syam'un berhasil meredam gejolak sosial di Banten, peristiwa itu terkenal dengan peristiwa Dewan Rakyat pimpinan ce Mamat.
Pada Tahun 1948 meletus Agresi Militer Belanda II yang mengharuskan KH. Syam’un bergerilya dari Gunung Karang Kab. Pandeglang hingga kampung Kamasan Kecamatan Cinangka Kab. Serang.
Daerah ini menjadi tempat tinggal salah satu gurunya KH. Jasim. Di Kampung ini juga, Brigjen KH. Syam’un meninggal pada Tahun 1949 karena sakit saat memimpin gerilya dari hutan sekitar Kamasan. Pada saat meninggal, pangkat militer KH Syam'un adalah Kolonel, kerena jasa jasanya, kemudian mendapat kenaikan pangkat anumerta menjadi Brigadir Jenderal Anumerta.
Meninggal dunia
Brigadir Jenderal TNI (Anumerta) K.H. Syam'un meninggal di Kamasan, Cinangka, Serang, Banten, 28 Februari 1949 pada umur 54 tahun.
Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada enam tokoh. Salah satunya adalah Brigadir Jenderal TNI (Anumerta) K.H. Syam'un.
K.H. Syam'un ditetapkan sebagai pahlawan nasional dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2018
Keputusan penganugerahan gelar pahlawan nasional itu termaktub dalam Keputusan Presiden Nomor 123/TK/2018. Keputusan itu ditandatangani Jokowi pada 6 November 2018 dengan pedoman Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.